JOSS

Jenis Perizinan Pada Jawa Timur Online Single Submission

Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Peternakan

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Olahan) antar Provinsi dan Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Segar/Olahan) antar Provinsi dan Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi/Olahan) antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan Lainnya antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Pulau dan Provinsi

Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi dan ternak lainnya) antar Provinsi dan Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi dan Hewan Negara antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit / Benih Semen Beku antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC) / Day Old Duck (DOD) antar Provinsi / Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas antar Provinsi dan Pulau

Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/ Pulau

Rekomendasi Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara (Ekspor)

Rekomendasi Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Antar Negara (Impor)

Rekomendasi Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan Antar Negara (Ekspor)

Rekomendasi Pemasukan Produk Non Pangan Asal Hewan Antar Negara (Impor)

Rekomendasi Pengeluaran Hewan Antar Negara (Ekspor)

Rekomendasi Pemasukan Hewan Antar Negara (Impor)

Pekerjaan Umum Bina Marga

Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Utilitas

Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Non Utilitas Reklame, Bilboard, Megatron/Videotron

Izin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Untuk Non Utilitas Jalan Keluar Masuk (JKM)

Perindustrian dan Perdagangan

Persetujuan Bongkar untuk Komoditi Strategis

Kebudayaan dan Pariwisata

Lisensi Pramuwisata Muda

Lisensi Pramuwisata Madya

Lisensi Pramuwisata Khusus

Perkebunan

Rekomendasi Usaha Perkebunan - Budidaya

Rekomendasi Usaha Perkebunan - Pengolahan

Rekomendasi Usaha Perkebunan

Rekomendasi Sebagai Produsen Benih

Tenaga Kerja

Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Tempat Kerja

Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pertanian

Sertifikat Prima 3 dan Prima 2

Energi dan Sumber Daya Mineral

SUB URUSAN GEOLOGI / AIR TANAH

Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Eksplorasi

Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Produksi

Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor

Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa Izin Pengeboran

Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor

Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Pasak

Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Gali

Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah

SUB URUSAN KETENAGALISTRIKAN

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 500 kW

SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi

Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun

Kehutanan

Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial

Perpanjangan Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan kurang dari 5 Ha Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial

Surat Perubahan PBPHH (Penggabungan)

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan non fasilitas umum yang bersifat non komersial (Khusus Pemerintahan)

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pindah Lokasi Pabrik

Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Surat Keterangan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil

Keputusan Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas Pengembalian Izin oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial

Keputusan Pencabutan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas Usulan Kepala Dinas Kehutanan

Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penambahan Gudang Kayu Olahan PBPHH Skala Usaha Menengah

Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Data dan Informasi Lainnya

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Pengganti (PBPHH) Penurunan PBPHH Skala Usaha Besar ke Skala Usaha Menengah

Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial

Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada APL yang telah dibebani Izin Peruntukan

Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada areal Hutan Produksi yang telah dikonversi dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan melalui persetujuan pelepasan Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri

Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial

Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial

Persetujuan Perluasan PBPHH

Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Penetapan Batas Areal Kerja untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat non komersial (khusus pemerintah)

Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintah)

Persetujuan Penurunan Kapasitas Izin Produksi PBPHH

Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintah)

Perpanjangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat non komersial (khusus pemerintah)

Pengaktifan kembali Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Terbangun Sebelum UU Nomor 41 Tahun 1999 < 5 Ha Pembangunan Fasilitas Umum dan Non Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial

Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum yang bersifat Non Komersial (khusus pemerintah)

Perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama

Perubahan Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Perubahan Pertimbangan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Perubahan Rekomendasi Calon Lahan Pengganti bagi Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan

Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Hutan Produksi Tetap menjadi Bukan Kawasan Hutan melalui Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pencabutan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan pada Areal Penggunaan Lain yang telah Dibebani Perizinan Non Kehutanan

Pertimbangan Teknis Perizlnan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Pengalihan Kepemilikan

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Komposisi Ragam Produk

Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perubahan Mesin Utama Produksi

Sosial

Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang

Surat Tanda Pendaftaran (STP) Orsos / Yayasan / Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang

Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Orsos / Yayasan / Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)

Perhubungan

Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Kerja Keruk di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Kerja Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan

Izin Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional

Izin Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional

Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional

Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum dengan Keterpaduan RTRW Provinsi

Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Umum dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Umum

Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Izin Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Izin Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Izin Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Izin Reklamasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Izin Pengerukan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Rekomendasi Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri

Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Penetapan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota

Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota

Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota

Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota

Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan (SKKLH) AMDAL

Persetujuan Lingkungan (SKKLH) ADENDUM ANDAL RKL-RPL

Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi

Persetujuan Lingkungan (SKKLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan (PKPLH) UKL-UPL

Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi

Persetujuan Lingkungan (PKPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Identitas Penanggung Jawab/Perubahan Wilayah Administrasi

Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DPLH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi

Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)

Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)

Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)

Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)

Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi

Rekomendasi Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Nasional

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan (A)

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu (B)

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu (C)

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (D)

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan Air Limbah ke Laut (E)

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Emisi

Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) Skala Provinsi

Pendidikan

Izin Pendirian Sekolah SMA

Izin Operasional SMA - Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA (Perpanjangan)

Izin Perubahan Lembaga SMA

Pencabutan Izin Operasional SMA

Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Baru (USB) SMK Swasta

Izin Penambahan Kompetensi / Konsentrasi Keahlian Baru SMK Swasta

Izin Perpanjangan Operasional SMK Swasta

Pencabutan Izin Operasional SMK

Izin Perubahan Lembaga / Nomenklatur SMK

Izin Penambahan Kompetensi / Konsentrasi Keahlian Baru SMK Negeri

Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

Izin Pendirian Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)

Izin Perubahan Nama Lembaga/nomenklatur Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus

Pencabutan izin Lembaga pendidikan khusus Swasta PK-PLK

Kesehatan

Izin Berusaha Rumah Sakit Kelas B Non PPK BLU/BLUD

Izin Berusaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang

Pencabutan Izin Cabang Distributor Alat Kesehatan

Kelautan dan Perikanan

Pemenuhan Sertifikat Standar Perikanan Budidaya

Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pemasaran Hasil Perikanan

Penataan Ruang

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha

Lisensi Arsitek

Kesatuan Bangsa dan Politik

Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Supported By: