Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dasar Hukum
No Keterangan File
1 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3 Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Keramik
6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal
7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Raham Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara
9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Daru Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Thermal
16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 19 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Semen
17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Thermal
18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Pupuk Dan Industri Amonium Nitrat
19 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada PenyelenggaraanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pebgelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam
24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus
25 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya
26 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya
27 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur
28

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Persyaratan


No Persyaratan
1 Bukti kepemilikan usaha
2 NIB
3 Berkas Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan / SLO
4 SLO / Izin PPLH Lama
5 SK Eksisting yang diajukan perubahannya
6 Dokumen lingkungan lama (DELH)
7 Hasil Penapisan kewenangan penilaian dan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
8 Surat Pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
No Persyaratan
1 Akta Perusahaan
2 NIB
3 Berkas Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan / SLO
4 SLO / Izin PPLH Lama
5 SK Eksisting yang diajukan perubahannya
6 Dokumen lingkungan lama (DELH)
7 Hasil Penapisan kewenangan penilaian dan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
8 Surat Pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
No Persyaratan
1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi Pemerintah
2 Berkas Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan / SLO
3 SLO / Izin PPLH Lama
4 SK Eksisting yang diajukan perubahannya
5 Dokumen lingkungan lama (DELH)
6 Hasil Penapisan kewenangan penilaian dan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
7 Surat Pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

54 (Lima Puluh Empat) hari kerja

Biaya / Tarif

Gratis

Produk Layanan
No Keterangan
1 Persetujuan Lingkungan (Persetujuan DELH) Perubahan Persetujuan Lingkungan Untuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Form Download
No Nama Dokumen Action
Apps Helpdesk