1 |
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|
2 |
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
3 |
Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|
4 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap |
|
5 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Keramik |
|
6 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik Termal |
|
7 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi |
|
8 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Raham Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara |
|
9 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan Gas Bumi |
|
10 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan |
|
11 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
|
12 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah |
|
13 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Daru Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
|
14 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik |
|
15 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Thermal |
|
16 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 19 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Semen |
|
17 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Thermal |
|
18 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 17 Tahun 2019 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Industri Pupuk Dan Industri Amonium Nitrat |
|
19 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada PenyelenggaraanPerizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|
20 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pebgelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|
21 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan |
|
22 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
|
23 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam |
|
24 |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus |
|
25 |
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya |
|
26 |
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya |
|
27 |
Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien Dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur |
|
28 |
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
|
|